Standar Kompetensi:

  1. Menganalisis budaya politik di Indonesia.

Kompetensi Dasar:

1.1        Mendeskripsikan pengertian budaya politik.

1.2        Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

1.3        Mendeskripisikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik.

1.4        Menampilkan peran serta budaya politik partisipan

  1. A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.

Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpim politik dan lai-lain.

Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang me­merintah.

Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

  1. B. PENGERTIAN BUDAYA POLITIK
  1. 1. Pengertian Umum Budaya Politik

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. O’G Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai berikut :

  1. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
  2. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.
  3. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
  4. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau men­dorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

Dengan pengertian budaya politik di atas, nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.

  1. 2. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli

Terdapat banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya politik, sehingga terdapat variasi konsep tentang budaya politik yang kita ketahui. Namun bila diamati dan dikaji lebih jauh, tentang derajat perbedaan konsep tersebut tidaklah begitu besar, sehingga tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Berikut ini merupakan pengertian dari beberapa ahli ilmu politik tentang budaya politik.

  1. a. Rusadi Sumintapura

Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

  1. b. Sidney Verba

Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.

  1. c. Alan R. Ball

Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

  1. d. Austin Ranney

Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

  1. e. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas (dalam arti umum atau menurut para ahli), maka dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut :

Pertama : bahwa konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti   orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan   Gabriel A. Almond memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem   politik.

Kedua : hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.

Ketiga : budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan  dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.

Dengan memahami pengertian budaya politik, kita akan memperoleh paling tidak dua manfaat, yakni :

  1. Sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapannya, dukungannya serta orientasinya terhadap sistem politik itu;
  2. Dengan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.
  1. 3. Komponen-Komponen Budaya Politik

Seperti dikatakan oleh Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud dari pernyataan ini menurut Ranney, adalah karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis, bagi terselenggaranya konflik-konflik politik (dinamika politik) dan terjadinya proses pembuatan kebijakan politik. Sebagai suatu lingkungan psikologis, maka komponen-komponen berisikan unsur-unsur psikis dalam diri masyarakat yang terkategori menjadi beberapa unsur.

Menurut Ranney, terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif (cognitive orientations) dan orientasi afektif (affective oreintatations). Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen obyek politik sebagai berikut.

Orientasi kognitif :  yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.

Orientasi afektif : yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya.

Orientasi evaluatif : yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Dengan menggunakan ketiga komponen orientasi tersebut, tentu saja kita dapat mengukur bagaimana sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik sebagai berikut.

Komponen Obyek Politik
Komponen Kognitif Komponen Afektif Komponen Evaluatif
Kita dapat menilai tingkat pengetahuan seseorang me-ngenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh peme-rintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau menge-nai simbol-simbol yang di-miliki oleh sistem politiknya. Akan berbicara tentang aspek pera-saan seorang warga negara terha-dap aspek-aspek sistem politik ter-tentu yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu secara keseluruhan. Keluarga dan lingkungan hidup seseorang, pada umumnya berpe-ngaruh terhadap pembentukan perasaan individu yang bersang-kutan terhadap aspek-aspek sistem politik. Orientasi politik diten-tukan oleh evaluasi moral yang memang telah dipunyai seseorang

Perlu disadari bahwa dalam realitas kehidupan, ketiga komponen ini tidak terpilah-pilah tetapi saling terkait atau sekurang-kurangnya saling mempengaruhi. Semisal seorang warga negara dalam melakukan penilaian terhadap seorang pemimpin, ia harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin. Pengetahuan itu tentu saja sudah dipengaruhi, diwarnai atau dibentuk oleh perasaannya sendiri. Sebaliknya, pengetahuan orang tersebut tentang suatu simbol politik, misalnya, dapat pula membentuk atau mewarnai perasaannya terhadap simbol politik itu. Boleh jadi, pengetahuan tentang suatu simbol sering mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Karena hakekat kebudayaan politik suatu masyarakat terdiri dari sistem kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol-simbol yang ekspresif, dan sejumlah nilai yang membatasi tindakan-tindakan politik, maka kebudayaan politik selalu menyediakan arah dan orientasi subyektif bagi politik. Karena kebudayaan politik hanya merupakan salah satu aspek dari kehidupan politik, maka jika kita ingin mendapatkan gambaran dan ciri politik suatu bangsa secara bulat dan utuh, maka kitapun dituntut melakukan penelaahan terhadap sisinya yang lain.

Hakekat atau ciri-ciri pokok dari budaya politik menyangkut masalah nilai-nilai. Nilai-nilai adalah prinsip-prinsip dasar yang melandasi doktrin atau suatu pandangan hidup. Nilai-nilai yang dimaksud ini berhubungan dengan masalah tujuan, seperti nilai-nilai pragmatis atau utopis. Almond dan Powell mencatat, bahwa aspek lain yang menentukan orientasi politik seseorang, adalah hal-hal yang berkaitan dengan “rasa percaya” (trust dan “permusuhan” (hostility), perasaan ini dalam realistas.

Konsep kebudayaan politik yang pertama kali dikenalkan oleh Gabriel A Alomnd, guna mengidentifikasi orientasi dari tingkah laku politik masyarakat. Dalam bukunya The Civic Culture (1963), Almond mengatakan bahwa masyarakat mengidentifikasi dirinya terhadap simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya. Kebudayaan politik, meliputi sikap-sikap dari warga negara terhadap pemerintahan dan politiknya. Untuk menilai dan memperbandingkan kebudayaan politik, Almond mengajukan ukuran-ukuran : identitas nasional, kesadaran kelas, motivasi berprestasi, keyakinan akan kebebasan dan persamaan, efektivitas politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Sebagai ilustrasi dapat kiranya dikemukakan, bahwa kegiatan politik seseorang pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, tetapi juga harapan-harapan politik yang dimilikinya serta pandangannya mengenai situasi politik itu sendiri.

Alfian, menganggap bahwa lahirnya kebudayaan politik sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat dalam arti luas. Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi politik agar masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari. Adapun nilai-nilai politik yang terbentuk dalam diri seseorang biasanya berkaitan erat dengan atau bagian dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama.

Lain halnya dengan Mar’at, yang menetapkan bahwa sikap – suatu kecenderungan berperilaku – adalah produk dari proses sosialisasi yang banyak ditentukan oleh faktor budaya. Proses pembentukan sikap politik yang pada gilirannya berupa perilaku yang diperoleh melalui sosialisasi politik, tak pernah hadir dikehampaan budaya. Boleh jadi, budaya politik adalah pola perilaku seseorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi faktor eksternal seperti situasi lingkungan maupun faktor internal seperti : kebutuhan, SINA (Sistem Nilai dan Asumsi) dan SKSM (Sistem Koordinasi Sensor Motorik) yang orientasinya berkisar pada situasi kehidupan politik yang sedang berlaku, bagaimana tujuan-tujuan yang didambakan oleh sistem politik itu sendiri, serta harapan-harapan politik apa dimilikinya, biasanya akan bercampurbaur dengan prestasi di bidang peradaban.

Menurut ahli psikologi sosial, bahwa nilai-nilai kebiasaan dalam suatu masyarakat, termasuk didalamnya nilai-nilai politik, senantiasa mengalami proses transformasi, pemahaman dan internalisasi ke dalam individu melalui tiga mekanisme utama, yakni asosiasi, peneguhan dan imitasi. Di mana nilai-nilai politik diserap lewat pengasosiasian antara fenomena yang satu dengan lainnya atau melalui peneguhan dan nimitasi, di mana tingah laku para aktor politik penting ditiru, sebagai bagian dari perilaku masyarakat.

  1. C. TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK
  1. 1. Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan

Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memper­padukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap ”militan” atau sifat ”tolerasi”.

  1. Budaya Politik Militan

Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi kriris, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.

  1. Budaya Politik Toleransi

Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, maka hal itu dapat men­ciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Pernyataan dengan jiwa tolerasi hampir selalu mengundang kerja sama. Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan. Budaya Politik terbagi atas :

  1. a. Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Absolut

Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang. dianggap selalu sempurna dan tak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada apa yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan (bertentangan). Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, malah hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.

  1. b. Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Akomodatif

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.

Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyim­pangan. Tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

  1. 2. Berdasarkan Orientasi Politiknya

Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :

  1. Budaya politik parokial (parochial political culture), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
  2. Budaya politik kaula (subyek political culture), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
    1. Budaya politik partisipan (participant political culture), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut di atas. Tentang klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat lebih lanjut adalah sebagai berikut.

No Budaya Politik Uraian / Keterangan
1. Parokial
  1. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, obyek-obyek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.
  2. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.
  3. Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.
  4. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.
  5. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.
  6. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.
2. Subyek/Kaula
  1. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.
  2. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah
  3. Hubungannya terhadap sistem plitik secara umum, dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.
  4. Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur input yang terdiferensiansikan.
  5. Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.
3. Partisipan
  1. Frekuensi orientasi politik sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.
  2. Bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem politik)
  3. Anggota masyarakat partisipatif terhadap obyek politik
  4. Masyarakat berperan sebagai aktivis.

Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak fair.

Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukan oleh tingkat kompetensi politik, yaitu menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat efficacy atau keberdayaan, karena mereka merasa memiliki setidaknya kekuatan politik yang ditunjukan oleh warga negara. Oleh karena itu mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya (trust) antar warga negara. Oleh karena itu dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik.

Budaya Politik subyek lebih rendah satu derajat dari budaya politikpartisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa tidak nyaman bila membicarakan masalah-masalah politik.

Demokrasi sulit untuk berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subyek, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu mereka juga memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah, sehingga sangat sukar untuk mengharapkan artisipasi politik yang tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya sistem politik.

Budaya Politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah, yang didalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.

Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Oleh karena itu terdapat kesulitan untuk mencoba membangun demokrasi dalam budaya politik parokial, hanya bisa bila terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru. Budaya politik ini bisa dtemukan dalam masyarakat suku-suku di negara-negara belum maju, seperti di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Namun dalam kenyataan tidak ada satupun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, pariokal atau subyek. Melainkan terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut, ketiganya menurut Almond dan Verba tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik, yaitu :

  1. Budaya politik subyek-parokial (the parochial- subject culture)
  2. Budaya politik subyek-partisipan (the subject-participant culture)
  3. Budaya politik parokial-partisipan (the parochial-participant culture)

Berdasarkan penggolongan atau bentuk-bentuk budaya politik di atas, dapat dibagi dalam tiga model kebudayaan politik sebagai berikut :

Model-Model Kebudayaan Politik
Demokratik Industrial Sistem Otoriter Demokratis Pra Industrial
Dalam sistem ini cukup banyak aktivis politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai poli-tik dan kehadiran pemberian suara yang besar. Di sini jumlah industrial dan modernis sebagian kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik seperti mahasiswa, kaum in-telektual dengan tindakan persuasif menentang sis-tem yang ada, tetapi seba-gian besar jumlah rakyat hanya menjadi subyek yang pasif. Dalam sistem ini hanya terdapat sedikit sekali parti-sipan dan sedikit pula keter-libatannya dalam peme-rintahan

Pola kepemimpinan sebagai bagian dari budaya politik, menuntut konformitas atau mendorong aktivitas. Di negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah diharapkan makin besar peranannya dalam pembangunan di segala bidang. Dari sudut penguasa, konformitas menyangkut tuntutan atau harapan akan dukungan dari rakyat. Modifikasi atau kompromi tidak diharapkan, apalagi kritik. Jika pemimpin itu merasa dirinya penting, maka dia menuntut rakyat menunjuk­kan kesetiaannya yang tinggi. Akan tetapi, ada pula elite yang menyadari inisiatif rakyat yang menentukan tingkat pembangunan, maka elite itu sedang mengembang­kan pola kepemimpinan inisiatif rakyat dengan tidak mengekang kebebasan.

Suatu pemerintahan yang kuat dengan disertai kepasifan yang kuat dari rakyat, biasanya mempunyai budaya politik bersifat agama politik, yaitu politik dikembang­kan berdasarkan ciri-ciri agama yang cenderung mengatur secara ketat setiap anggota masyarakat. Budaya tersebut merupakan usaha percampuran politik dengan ciri-ciri keagamaan yang dominan dalam masyarakat tradisional di negara yang baru berkembang.

David Apter memberi gambaran tentang kondisi politik yang menimbulkan suatu agama politik di suatu masyarakat, yaitu kondisi politik yang terlalu sentralistis dengan peranan birokrasi atau militer yang terlalu kuat. Budaya politik para elite berdasarkan budaya politik agama tersebut dapat mendorong atau menghambat pembangunan karena massa rakyat harus menyesuaikan diri pada kebijaksanaan para elite politik.

D. SOSIALISASI PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK

  1. 1. Pengertian Umum

Sosialisasi Politik, merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara-negara manapun juga baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator dan sebagainya. Sosialisasi politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat.

Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman­-pengalaman serta kepribadian seseorang. Sosialsiasi politik, merupakan proses yang ber­langsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap­-sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu layar persepsi, melalui mana individu menerima rangsangan-rangsangan politik. Tingkah laku politik seseorang berkembang secara berangsur-angsur.

Jadi, sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Peristiwa ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal ini mungkin bisa terjadi. Sebab hal ini bisa saja menyebabkan pengingkaran terhadap legitimasi. Akan tetapi, apakah akan menuju kepada stagnasi atau perubahan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan pengingkaran tersebut. Apabila tidak ada legitimasi itu disertai dengan sikap bermusuhan yang aktif terhadap sistem politiknya, maka perubahan mungkin terjadi. Akan tetapi, apabila legitimasi itu dibarengi dengan sikap apatis terhadap sistem politiknya, bukan tak mungkin yang dihasilkan stagnasi

  1. 2. Pengertian Menurut Para ahli

Berbagai pengertian atau batasan mengenai sosialisasi politik telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan terkemuka. Sama halnya dengan pengertian-pengertian tentang budaya politik, sistem politik dan seterusnya, meskipun diantara para ahli politik terdapat perbedaan, namun pada umumnya tetap pada prinsip-prinsip dan koridor yang sama. Berikut ini akan dikemukana beberapa pengertian sosialisasi politik menurut para ahli.

  1. David F. Aberle, dalam “Culture and Socialization

Sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan (dan yang terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.

  1. Gabriel A. Almond

Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

  1. Irvin L. Child

Sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.

  1. Richard E. Dawson dkk.

Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru,  dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.

  1. S.N. Eisentadt, dalam From Generation to Ganeration

Sosialisasi politik adalah komunikasi dengan dan dipelajari oleh manusia lain, dengan siapa individu-individu yang secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum. Oleh Mochtar Mas’oed disebut dengan transmisi kebudayaan.

  1. Denis Kavanagh

Sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.

  1. Alfian

Mengartikan pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru. Dari pandangan Alfian, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni:

pertama : sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan terus-menerus selama peserta itu hidup.

Kedua : sosialisasi politik dapat berwujud transmisi yang berupa pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara tegas. Proses mana berlangsung dalam keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung.

Dari sekian banyak definisi ini nampak mempunyai banyak kesamaan dalam mengetengah-kan beberapa segi penting sosialisasi politik, sebagai berikut.

  1. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/ pola-pola aksi.
  2. memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap.
  3. sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode ini paling penting), tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.
  4. bahwa sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.

Dari sekian banyak pendapat di atas, menurut Michael Rush & Phillip Althoff, ada dua masalah yang berasosiasi dengan definisi-definisi tersebut di atas.

Pertama :  seluas manakah sosialisasi itu merupakan proses pelestarian yang sistematis? Hal ini penting sekali untuk menguji hubungan antara sosialisasi dan perubahan sosial; atau istilah kaum fungsionalis, sebagai pemeliharaan sistem. Dalam kenyataan tidak ada alasan sama sekali untuk menyatakan mengapa suatu teori mengenai sosialisasi politik itu tidak mampu memperhitungkan: ada atau tidaknya perubahan sistematik dan perubahan sosial; menyediakan satu teori yang memungkin pencantuman dua variabel penting, dan tidak membatasi diri dengan segala sesuatu yang telah dipelajari, dengan siapa yang diajar, siapa yang mengajar dan hasil-hasil apa yang diperoleh. Dua variabel penting adalah pengalaman dan kepribadian dan kemudian akan dibuktikan bahwa kedua-duanya, pengalaman dan kepribadian individu, lebih-lebih lagi pengalaman dan kepribadian kelompok-kelompok individu- adalah fundamental bagi proses sosialisasi dan bagi proses perubahan.

Kedua : adalah berkaitan dengan keluasan, yang mencakup tingkah laku, baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diakses yang dipelajari dan juga bahwa berupa instruksi. Instruksi merupakan bagian penting dari sosialisasi, tidak perlu disangsikan, orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anaknya beberapa cara tingkah laku sosial tertentu; sistem-sistem pendidikan kemasyarakatan, dapat memasukkan sejumlah ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan; negara bisa secara berhati-hati menyebarkan ideologi-ideologi resminya. Akan tetapi tidak bisa terlalu ditekankan, bahwa satu bagian besar bahkan sebagian terbesar sosialisasi, merupakan hasil eksperimen; karena semua itu berlangsung secara tidak sadar, tertutup, tidak bisa diakui dan tidak bisa dkenali.

Istilah-istilah seperti “menanamkan” dan sampai batas kecil tertentu “menuntun pada perkembangan” kedua-duanya cenderung mengaburkan segi penting dari sosialisasi. Maka Michael Oakeshott menyatakan; “Pendidikan politik dimulai dari keminkamtaan meminati tradisi dalam bentuk pengamatan dan peniruan terhadap tingkah laku orang tua kita, dan sedikit sekali atau bahkan tidak ada satupun di dunia ini yang tampak di depan mat akita tanpa memberikan kontribusi terhadapnya. Kita menyadari akan masa lampau dan masa yang akan datang, secepat kesadaran kita terhadap masa sekarang.”

Jadi, walaupun kenyataan bahwa sosialisasi itu sebagian bersifat terbuka, sistematik dan disengaja, namun secar atotal adalah tidak realistis untuk berasumsi bahwa makna setiap pengalaman harus diakui oleh pelakunya, atau oleh yang melakukan tindakan yang menyangkut pengalaman tersebut.

Kiranya kita dapat memahami bahwa sosialisasi politik adalah proses, dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Peristiwa ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal ini mungkin terjadi. Sebab hal ini bisa saja menyebabkan pengingkaran terhadap legitimasi; akan tetapi apakah hal ini menuju pada stagnasi atau pada perubahan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan pengingkaran tersebut. Apabila tidak adanya legitimasi itu disertai dengan sikap bermusuhan yang aktif terhadap sistem politiknya, maka perubahan mungkin saja terjadi, akan tetapi apabila legitimasi itu dibarengi dengan sikap apatis terhadap sistem politiknya, bukan tidakmungkin terjadi stagnasi.

  1. 3. Proses Sosialisasi Politik

Perkembangan sosiologi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Hasil riset David Easton dan Robert Hess mengemukakan bahwa di Amerika Serikat, belajar politik dimulai pada usia tiga tahun dan menjadi mantap pada usia tujuh tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan,, seperti “keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka“, bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Anak muda itu mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinva, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti agen polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara dalam sistem politik.

Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Menurut Easton dan Hess, anak-anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 (empat) tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak,  yaitu sebagai berikut.

  1. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi.
  2. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang ekternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
  3. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).
  4. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.

Suatu penelitian secara khusus telah dilakukan guna menyelidiki nilai-nilai pengasuhan anak yang dilakukan oleh berbagai generasi orang tua di Rusia. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut :

  1. Tradisi; terutama agama, tetapi juga termasuk ikatan-ikatan kekeluargaan dan tradisi pada umumnya
  2. Prestasi; ketekunan, pencapaian/perolehan, ganjaran-ganjaran material mobilitas sosial.
  3. Pribadi; kejujuran, ketulusan, keadilan, dan kemurahan hati.
  4. Penyesuaian diri; bergaul dengan balk, menjauhkan diri dari kericuhan, menjaga keamanan dan ketentraman.
  5. Intelektual; belajar dan pengetahuan sebagai tujuan.
  6. Politik; sikap-sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan berkaitan dengan pemerin­tahan.

Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik.  Adapun sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain :

1)   Keluarga (family)

Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah di dalam keluarga. Di mulai dari keluarga inilah antara orang tua dengan anak, sering terjadi “obrolan”  politik ringan tentang segala hal, sehingga tanpa disadari terjadi tranfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak.

2) Sekolah

Di sekolah melalui pelajaran civics education (pendidikan kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis maupun praktis. Dengan demikian, siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.

3) Partai Politik

Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat memainkan peran sebagai sosialisasi politik. Ini berarti partai politik tersebut setelah merekrut anggota kader maupun simpati-sannya secara periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu men-ciptakan “image” memperjuangkan kepentingan umum, agar mendapat dukungan luas dari masyarakat dan senantiasa dapat memenangkan pemilu.

Khusus pada masyarakat primitif,  proses sosialisasi terdapat banyak perbedaan. Menurut Robert Le Vine yang telah menyelidiki sosialisasi di kalangan dua suku bangsa di Kenya Barat Daya: kedua suku bangsa tersebut merupakan kelompok-kelompok yang tidak tersentralisasi dan sifatnya patriarkis. Mereka mempunyai dasar penghidupan yang sama dan ditandai ciri karakteristik oleh permusuhan berdarah. Akan tetapi, suku Neuer pada dasarnya bersifat egaliter (percaya semua orang sama derajatnya) dan pasif, sedangkan suku Gusii bersifat otoriter dan agresif. Anak dari masing-masing suku didorong dalam menghayati tradisi mereka masing-masing.

  1. 4. Sosialisasi Politik dalam Masyarakat Berkembang

Masalah sentral sosiologi politik dalam masyarakat berkembang ialah menyang­kut perubahan. Hal ini dilukiskan dengan jelas oleh contoh negara Turki, di mana satu usaha yang sistematis telah dilakukan untuk mempengaruhi maupun untuk mempermudah mencocokkan perubahan yang berlangsung sesudah Perang Dunia Pertama. Mustapha Kemal (Kemal Ataturk) berusaha untuk memodernisasi Turki, tidak hanya secara material, tetapi juga melalui proses-proses sosialisasi. Contoh yang sama dapat juga dilihat pada negara Ghana.

Menurut Robert Le Vine, terdapat 3 (tiga) faktor masalah penting dalam sosialisasi politik pada masyarakat berkembang, yaitu sebagai berikut :

  1. Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk “memodernisasi” keluarga tradisonal lewat indus­trialisasi dan pendidikan.
  2. Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional antara jenis-jenis kelamin, sehingga kaum wanita lebih erat terikat pada nilai tradisonal. Namun, si Ibu dapat memainkan satu peranan penting pada saat sosialisasi dini dari anak.
  3. Adalah mungkin pengaruh urbanisasi, yang selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk menumbangkan nilai-nilai tradisional. Paling sedikitnya secara parsial juga terimbangi oleh peralihan dari nilai-nilai ke dalam daerah-daerah perkotaan, khususnya dengan pembentukan komunitas­komunitas kesukuan dan etnis di daerah-daerah ini.
  1. 5. Sosialisasi Politik dan Perubahan

Sifat sosialisasi politik yang bervariasi menurut waktu serta yang selalu menyesuaikan dengan lingkungan yang memberinya kontribusi, berkaitan dengan sifat dari pemerintahan dan derajat serta sifat dari perubahan. Semakin stabil pemerintahan, semakin terperinci agensi-agensi utama dari sosialisasi politik Sebaliknya, semakin besar derajat perubahan dalam satu pemerintahan non totaliter, akan semakin tersebarlah agensi-agensi utama dari sosialisasi politik. Semakin totaliter sifat perubahan politik, semakin kecil jumlah agensi-agensi utama dari sosialisasi politik itu.

Dalam The Civic Culture, Almond dan Verba mengemukakan hasil survei silang nasional (cross-national) mengenai kebudayaan politik. Penelitian mereka menyimpul­kan bahwa masing-masing kelima negara yang ditelitinya, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, dan Meksiko, mempunyai kebudayaan politik tersendiri. Amerika dan Inggris dicirikan oleh penerimaan secara umum terhadap sistem politik, oleh suatu tingkatan partisipasi politik yang cukup tinggi dan oleh satu perasaan yang meluas di kalangan para responden bahwa mereka dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa sampai pada satu taraf tertentu.

Tekanan lebih besar diletakkan orang-orang Amerika pada masalah partisipasi, sedangkan orang Inggris memperlihatkan rasa hormat yang lebih besar terhadap pemerintahan mereka. Kebudayaan politik dari Jerman ditandai oleh satu derajat sikap yang tidak terpengaruh oleh sistem dan sikap yang lebih pasif terhadap partisipasinya. Meskipun demikian, para respondennya merasa mampu untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa tersebut. Sedangkan di Meksiko merupakan bentuk campuran antara penerimaan terhadap teori politik dan keterasingan dari substansinya.

Suatu faktor kunci di dalam konsep kebudayaan politik adalah legitimasi, sejauh mana suatu sistem politik dapat diterima oleh masyarakat. Legitimasi itu dapat meluas sampai pada banyak aspek dari sistem politik atau dapat dibatasi dalam beberapa aspek. Seperti di Amerika Serikat, kebanyakan orang Amerika menerima lembaga presiden, kongres, dan MA, tetapi penggunaan hak-hak dari lembaga tersebut selalu mendapat kritik dari masyarakat.

  1. 6. Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik

Sosialisasi politik, menurut Hyman merupakan suatu proses belajar yang kontinyu yang melibatkan baik belajar secara emosional (emotional learning) maupun indoktrinasi politik yang manifes (nyata) dan dimediai (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman si individu yang menjalaninya. Rumusan ini menunjukkan betapa besar peranan komunikasi politik dalam proses sosialisasi politik di tengah warga suatu masyarakat. Tidak salah jika dikemukakan bahwa segala aktivitas komunikasi politik berfungsi pula sebagai suatu proses sosialisasi bagi anggota masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas komunikasi politik tersebut.

Dalam suatu sistem politik negara, fungsi sosialisasi menunjukkan bahwa semua sistem politik cenderung berusaha mengekalkan kultur dan struktur mereka sepanjang waktu. Hal ini dilakukan terutama melalui cara pengaruh struktur-struktur primer dan sekunder yang dilalaui oleh anggota muda masyarakat dalam proses pendewasaan mereka. Menurut G. A. Almond, kata “terutama” sengaja digunakan karena dalam sosialisasi politik – seperti halnya belajar dalam pengertian yang umum – tidak berhenti pada titik pendewasaan itu sendiri, terlepas dari bagaimanapun batasannya pada masyarakat yang berbeda-beda.

Di dalam realitas kehidupan masyarakat, pola-pola sosialisasi politik juga mengalami perubahan seperti juga berubahnya struktur dan kultur politik. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut pula soal perbedaan tingkat keterlibatan dan derajat perubahan dalam sub sistem masyarakat yang beraneka ragam.

Pada sisi lain, sosialisasi politik merupakan proses induksi ke dalam suatu kultur politik yang dimiliki oleh sistem politik yang dimaksud. Hasil akhir proses ini adalah seperangkat sikap mental, kognisi (pengetahuan), standar nilai-nilai dan perasaan-perasaan terhadap sistem politik dan aneka perannya serta peran yang berlaku. Hasil proses tersebut juga mencakup pengetahuan tentang nilai-nilai yang mempengaruhi, serta perasaan mengenai masukan tentang tuntutan dan claim terhadap sistem, dan output otorotatif-nya.

Berikut adalah bagan terbentuknya sikap politik (political attitude) melalui proses sosialisasi politik.

Dalam proses sosialisasi politik kaitannya dengan fungsi komunikasi politik, berhubungan dengan struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri. Pada sistem politik masyarakat modern, institusi seperti kelompok sebaya, komuniti, sekolah, kelompok kerja, perkumpulan-perkumpulan sukarela, media komunikasi, partai-partai politik dan institusi pemerintah semuanya dapat berperan dalam sosialisasi politik. Kemudian perkumpulan-perkumpulan, relasi-relasi dan partisipasi dalam kehidupan kaum dewasa melanjutkan proses tersebut untuk seterusnya.

Almond, mengatakan bahwa sosialisasi politik bisa bersifat nyata (manifes) dan bisa pula tidak nyata (laten).

Sosialisasi Politik Manifes Sosialisasi Politik Laten
Berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai-nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output sistem politik. Dalam bentuk transmisi informasi, nilai-nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem sosial yang lain seperti keluarga yang mempengaruhi sikap terhadap peran, input dan output sistem politik yang analog (adanya persamaan).

Dalam suatu bangsa yang majemuk dan besar seperti Indonesia, India, Cina dan sebagainya, informasi yang diterima oleh aneka unsur masyarakat akan berlainan karena faktor geografis baik yang di kota maupun di desa. Pada sebagian besar negara berkembang, pengaruh media masa (radio, surat kabar dan televisi) di pedesaan sangat terbatas. Oleh karena itu, pengaruh struktur-struktur sosial tradisional dalam menterjemahkan informasi yang menjangkau wilayah tersebut amatlah besar. Heterogenitas informasi ini memperkuat perbedaan orientasi dan sikap (attitude) diantara kelompok-kelompok yang mengalami sosialisasi primer yang amat berbeda dari kelompok ataupun teman sebaya.

Berbeda dengan negara yang sudah maju seperti Amerika, Inggris, Jerman dan sebagainya arus informasi relatif homogen. Para elite politik pemerintahan mungkin mempunyai sumber-sumber informasi khusus melalui badan-badan birokrasi tertentu, surat kabar tertentu yang ditujukan pada kelompok kelas atau politik tertentu. Dengan demikian, semua kelompok masyarakat mempunyai akses ke suatu arus informasi dan media massa yang relatif homogen dan otonom sehingga hambatan-hambatan bahasa atau orientasi kultural sangat minim. Masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap para elite politik dan sebaliknya kaum elite-pun dapat segera mengetahui tuntutan masyarakat dan konsekuensi dari segala macam tindakan pemerintah.

  1. E. PERAN SERTA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
  1. 1. Pengertian Partisipasi Politik

Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).

Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik, bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik, tetapi terlibat juga dalam implementasinya yaitu ikut mengawasi dan  mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut.

Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :

  1. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
  2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
  3. Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
  4. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
  5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.
  6. 2. Konsep Partisipasi Politik

Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral (perilaku) dan Post Behavioral (pasca tingkah laku). Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan.

Dalam ilmu politik sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik ? siapa saja yang terlibat ? apa implikasinya ? bagaimana bentuk praktik-praktiknya partisipasi politik ? apakah ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik ? beberapa pertanyaan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dijawab untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik.

Hal pertama yang harus dijawab berkenaan dengan kejelasan konsep partisipasi politik. Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa konsep partisipasi politik, yang disampaikan dalam tabel berikut :

Sarjana Konsep Indikator
Kevin R. Hardwick Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.
  • Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah
  • Terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik.
Miriam Budiardjo Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).
  • Berupa kegiatan individu atau kelompok
  • Bertujuan ikut aktif dalam ke-hidupan politik, memilih pim-pinan publik atau mempenga-ruhi kebijakan publik.
Ramlan Surbakti Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
  • Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik
  • Dilakukan oleh warga negara biasa
Michael Rush dan Philip Althoft Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.
  • Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik
  • Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi
Huntington dan Nelson Partisipasi politik … kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
  • Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan
  • Memiliki tujuan mempengaruh kebijakan publik
  • Dilakukan oleh warga negara preman (biasa)
Herbert McClosky Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka  mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
  • Berupa kegiatan-kegiatan sukarela
  • Dilakukan oleh warga negara
  • Warga negara terlibat dalam proses-proses politik

Berdasarkan beberapa defenisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh non-warga negara biasa.

Untuk menggolongkan sebuah aktivis politik tertentu dikatakan sebagai partisipasi politik atau bukan, Huntington dan Nelson, serta Ramlan Surbakti memberikan beberapa batasan atau “rambu-rambu” dalam penggunaan konsep partisipasi politik dalam beberapa aspek defenisi inti sebagai berikut :

Pertama : ia mencakup kegiatan-kegiatan (perilaku politik yang nyata) akan tetapi tidak sikap sikap.

Kedua : yang menjadi perhatian adalah kegiatan politik warga negara preman, atau lebih tepat lagi, perorangan-perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara preman. Dengan demikian terdapat garis antara partisipasi-partisipasi politik dan orang-orang profesional dibidang politik (pejabat-pejabat pemerintahan, pejabat-pejabat partai politik, calon-calon politik, dan lobbyist profesional yang bertindak dalam peranan-peranan tersebut).

Ketiga : yang menjadi pokok perhatian hanyalah kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan yang demikian difokuskan terhadap pejabat-pejabat umum, mereka yang pada umumnya diakui mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan yang final mengenai pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif didalam masyarakat.

Keempat : defenisi kami mencakup semua kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, tak peduli apakah kegiatan itu benar-benar mempunyai efek itu. (tidak tergantung dari berhasil atau tidaknya kegiatan partisipasi politik).

Kelima : kami mendefenisikan partisipasi politik sebagai mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain diluar di pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Yang pertama dapat dinamakan partisipasi otonom, yang terakhir partisipasi yang dimobilisasikan.

Ramlan Surbakti mengemukakan rambu-rambu konsep partisipasi politik sebagai berikut :

Pertama : partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi.

Kedua : kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk ke dalam pengertian ini, seperti kegiatanmengajukan altenatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.

Ketiga : kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

Keempat :  kegiatan mempengaruhi pemerintah bisa dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung.

Kelima : kegiatan mempengaruh pemerintah bisa dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tak berupa kekerasan (nonviolence) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti demonstrasi (unjuk-rasa) pembangkangan halus (seperti lebih memilih kotak kosong dari pada memilih calon yang disodorkan pemerintah), huru-hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.

Berdasarkan beberapa batasan ini, tampaknya kita akan lebih jelas lagi berbicara konsep partisipasi politik. Hal ini perlu dikemukakan karena dalam praktik terkadang muncul penggunaan konsep ini yang disamakan dengan konsep perilaku politik, padahal keduanya memiliki pemahaman yang berbeda.

  1. Praktik Partisipasi Politik

Dalam tataran praktis, partisipasi politik bisa muncul dalam beberapa bentuk. Setiap bentuk-bentuk partisipasi politik akan berisikan gaya, tuntunan, pelaku dan sampai pada tindakan-tindakan yang dilakukan warga negara  dalam konteks politik. Selain itu juga berkanaan denganjumlah orang yang terlibat dalam bentuk-bentuk partisipasi politik, tidak harus selalu dilakukan oleh sekelompok orang, tetapi bisa juga dilakukan oleh hanya satu orang.

Berdasarkan riset-riset tentang partisipasi politik yang dilakukan di beberapa negara, Huntington dan Nelson menemukan lima bentuk kegiatan utama yang dipraktikan dalam partisipasi politik. Bentuk-bentuk ini masing-masing memiliki tindakan dan pelaku yang berbeda, namun tetap memliki tujuan yang sama, yaitu berkenaan dengan keikutsertaan warga negara untuk mempengatuhi proses-proses politik. Bentuk-bentuk itu diantaranya :

  1. Kegiatan Pemilihan, mencakup memberikan suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukunagn bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
  2. Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik, dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
  3. Kegiatan Organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi, yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
  4. Mencari Koneksi (contacting), merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah, dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
  5. Tindakan Kekerasan (violence), … sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. … kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (kudeta, pembunuhan), mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (huru-hara, pemberontakan), atau mengubah seluruh sistem politik (revolusi).

Ditingkat individu, secara lebih spesifik Milbrarth M.L. Goel mengidentifikasi tujuh bentuk partisipasi politik individual :

No Bentuk Partisipasi Keterangan
1. Aphatetic Inactuves Tidak beraktifitas yang partisipatif, tidak pernah memilih.
2. Passive Supporters Memilih secara reguler/teratur, menghadiri parade patriatik, membayar seluruh pajak, “mencintai negara”.
3. Contact Specialist Pejabat penghubung lokal (daerah), propinsi dan nasional dalam masalah-masalah tertentu.
4. Communicators Mengikuti informasi-informasi politik, terlibat dalam diskusi-diskusi, menulis surat pada editor surat kabar, mengirim pesan-pesan dukungan dan protes terhadap pemimpin-pemimpin politik.
5. Party and campign workers Bekerja untuk partai politik atau kandidat, meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih, menghadiri pertemuan-pertemuan, menyumbang uang pada partai politik atau kandidat, bergabung dan mendukung partai politik, dipilih jadi kandidat partai politik.
6. Community activitis bekerja dengan orang lain berkaitan dengan masalah-masalah lokal, membentuk kelompok untuk menangani problem-problem lokal, keanggotaan aktif dalam organisasi-organisasi kemasyara-katan, melakukan kontak terhadap pejabat-pejabat berkenan dengan isu-isu sosial.
7. Protesters Bergabung dengan demonstrasi-demonstrasi publik di jalanan, melakukan kerusuhan bila perlu, melakukan protes keras bila pemerintah melakukan sesuatu yang salah, menghadapi pertemuan-pertemuan protes, menolak mematuhi aturan-aturan.

Dari berbagai aktivitas-aktivitas ini, kita bisa melihat keberagaman aktivitas dalam partisipasi politik. Dari hal yang paling sederhana hingga yang kompleks, dari bentuk-bentuk yang mengedepankan kondisi damai sampai tindakan-tindakan kekerasan. Namun seluruh aktivitas ini termasuk dalam kerangka partisipasi politik, setiap tindakan yang berhadapan dengan pembuat dan pelaksana kebijakan, dan partisipan terlibat untuk mempengaruhi jalannya proses tersebut agar sesuai kepentingan dan aspirasinya.

  1. Tingkatan Partisipasi Politik

Identifikasi bentuk-bentuk kegiatan partisipasi politik, ternyata tidak cukup untuk menjelaskan bobot dari masing-masing kegiatan tersebut. Hal ini dibutuhkan guna menjelaskan keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk-bentuk praktik partisipasi politik, bisa diukur dari segi efektivitasnya. Hal ini berkenaan dengan defenisi inti seperti yang dikemukakan Huntington dan Nelson, yaitu berkenaan dengan pengaruh kegiatan partisipasi politik terhadap proses politik yang dilakukan pemerintah.

Untuk menganalisis tingkat-tingkat partisipasi politik, mereka mengajukan dua kriteria penjelas. Pertama, dilihat dari ruang lingkup atau proporsi dari suatu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik. Kedua, intensitasnya, atau ukuran, lamanya, dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik

Hubungan antara dua kriteria ini, cenderung diwujudkan dalam hubungan “berbanding balik”. Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau rendah, misal partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya jika lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, maka intensitasnya semakin tinggi. Contoh, kegiatan aktivis-atktivis partai politik, pejabat partai politik, kelompok-kelompok penekan. Jadi dalam hal ini, terjadi hubungan, “semakin luas ruang lingkup partisipasi politik maka semakin rendah atau kecil intensitasnya, dan sebaliknya semakin kecil ruang lingkup partisipasi politik, maka intensitasnya semakin tinggi”.

Perhatikanlah bentuk piramida partisipasi politik berikut ini.

Gambar Piramida Partisipasi Politik

Berdasarkan piramida partisipasi politik bisa ditemukan kriteria tingkatan partisipasi politik seperti yang dikemukakan Huntington dan Nelson, memiliki kesesuaian. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik, semakin tinggi tingkat intensitasnya, dan semakin kecil luas cakupannya. Sebaliknya, semakin menuju ke bawah, maka semakin besar lingkup partisipasi politik, dan semakin kecil intensitasnya. Untuk lebih bisa memahami, perhatikan penjelasan berikut :

No Tingkatan Partisipasi Keterangan
1. Kategori Pengamat
  • Praktik Partisipasi

Seperti menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota kelompok kepentingan, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan politik, dan usaha meyakinkan orang lain, merupakan contoh-contoh kegiatan yang banyak dilakukan oleh warga negara, artinya proporsi atau lingkup jumlah orang yang terlibat di dalamnya tinggi.

  • Intensitas Partisipasi

Terutama kalau dikaitkan dengan arti pentingnya bagi sistem politik, praktik-praktik tersebut tingkat hubungannya rendah, atau tingkat efektivitasnya dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup banyak

2. Kategori Aktivis
  • Praktik Partisipasi

Jumlahnya terbatas, hanya diperuntukkan bagi sejumlah kecil orang (terutama elite politik), yang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik dengan mekanisme dan kekuatan pengaruh seperti ini. Kegiatan yang dilakukan, bukan saja ditempuh dengan cara-cara formal-prosedural atau mengikuti aturan yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan terdapat juga warga negara yang berupaya mempengaruhi proses politik, dengan cara-cara non-formal, tidak mengikuti jalur yang ditetapkan secara hukum, bahkan sampai pada tindakan kekerasan. Tindakan yang dilakukan bisa berupa pembunuhan, tindakan-tindakan terorisme nasional dan internasional, dan pembajakan

  • Intensitas Partisipasi

Mereka yang memiliki intensitas tinggi dalam partisipasi politik, adalah para pejabat umum, pejabat partai penuh waktu, dan pimpinan kelompok kepentingan. Mereka memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan hubungan “pribadi” dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menjadi efektif. Terutama bagi pejabat umum, secara politis mereka memiliki peluang yang cukup kuat dalam mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat pemerintah, bahkan secara individual bisa mempengaruhi secara langsung.

Kalau dilihat secara objektif, praktik-praktik ini meskipun ilegal namun memiliki intensitas atau daya pengaruh yang cukup kuat agar bisa diperhatikan pemerintah dengan serius, sekaligus sebagai tekanan agar kebijakan-kebijakan pemerintah (tertentu) menguntungkan kelompok-kelompok yang menggunakan cara-cara tersebut. Ruang lingkup partisipasinya rendah, karena jumlah orang yang terlibat praktik-praktik ini terbatas.

 

Seperti halnya yang dikemukakan Huntington dan Nelson, Rush dan Althoff menyatakan bahwa hierarki yang terdapat partisipasi politik, yaitu tergantung dari akibat yang disebabkannya terhadap sistem politik. Tingkatan-tingkatan khusus menyebabkan akibat besar pada suatu sistem politik, dan akibat kecil atau tanpa mempunyai akibat apapun pada sistem lainnya. Tingkatan partisipasi politik ini disampaikan sebagai berikut :

  1. Menduduki jabatan politik atau administratif
  2. Mencari jabatan politik atau administratif
  3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
  4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
  5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi-political)
  6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasi-political)
  7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
  8. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam bidang politik
  9. Voting (pemberian suara)

Tingkatan partisipasi politik ini mencerminkan kapasistas partisipan dalam berpartisipasi politik. Semakin tinggi tingkatan yang ditempati oleh seseorang atau sekelompok orang, maka semakin tinggi pula tingkatan partisipasi politiknya. Namun tidak demikian dengan lingkup partisipasi politiknya, semakin tinggi malah semakin sedikit, artinya semakin mengerucut pada jumlah tertentu.

Voting merupakan tingkatan partisipasi politik terendah, yang membedakan satu tingkat di atas orang yang apatis total, sementara di atasnya terdapat orang atau sekelompok orang yang sering terlibat dalam diskusi-diskusi politik informal, yang dalam lingkup atau proporsinya lebih rendah, namun intensitasnya lebih tinggi. Posisi puncak diduduki oleh warga negara yang menduduki jabatan politik atau administratif, mereka terseleksi dengan cukup ketat sehingga jumlahnya relatif sedikit, namun memiliki posisi yang cukup kuat untuk terlibat lebih jauh dalam proses-proses politik dan aktivitas-aktivitas tersebut memiliki akibat yang cukup kuat terhadap sistem politik.

Meskipun terdapat kesamaan dengan apa yang dikemukakan sebelumnya oleh Huntington dan Nelson, ternyata terdapat beberapa perbedaan dalam hal tingkat partisipasi politik yang dikemukakan Rush dan Althoff, adalah sebagai berikut :

Pertama :  mereka menegaskan bahwa partisipasi pada suatu tingkatan yang lebih tinggi, walaupun hal ini berlaku bagi tipe-tipe partisipasi tertentu. Jadi, warga negara yang berpartisipasi memiliki kesempatan untuk melakukan “lompatan partisipasi politik” dari tingkat terendah langsung ke tingkat menengah, dan langsung ke tingkat tertinggi, tanpa mengikuti prosedur-prosedur formal yang penuh dengan persyaratan-persyaratan bagi kenaikan tingkat. Meskipun demikian, tetap terdapat setidaknya prosedur kenaikan tingkat. Meskipun demikian, tetap terdapat setidaknya prosedur kenaikan tingkat partisipasi politik, yang tergantung dari intensitas dan lingkup partisipasinya, terutama bila aktif dalam organisasi politik dan semu politik. Misal, SI A pada awalnya hanya terlibat dalam pemilu saja, namun karena ketertarikannya terhadap dunia politik, menjadikan SI A terlibat dalam diskusi-diskusi informal tentang tema politik, yang menyebabkannya bisa berkenalan dengan pejabat-pejabat partai politik. Hal ini menarik minat SI A untuk aktif di partai politik, ia kemudian meniti keanggotaannya dari mulai anggota biasa hingga menduduki posisi strategis dalam partai politik, dan terakhir lembaga legislatif tingkat nasional, hingga ia duduk di sana.

Kedua : hierarki partisipasi politik dari Rush dan Althoff lebih menekankan pada partisipasi politik konvensial, meskipun mencantumkan demonstrasi sebagai salah satu. Lebih mencolok lagi mereka tidak mengakui tindakan-tindakan menyimpang, yang justru bisa jadi memiliki dampak yang lebih besar terhadap sistem politik.

Seluruh tingkatan partisipasi politik ini, secara praktis mungkin sekali memiliki perbedaan dalam setiap sistem politik, antara yang demokratis dengan non-demokratis, karena akan memiliki implikasi yang besar pada pembatasan-pembatasan partisipasi politik rakyat, atau perluasan-perluasan partisipasi politik. Selain itu meskipun suatu sistem politik sama-sama demokratis atau sama-sama non-demokratis, bentuk-bentuk partisipasi politik dan tingkatan-tingkatannya sangat mungkin terdapat perbedaan.

Selain itu, terdapat pula satu catatan yang perlu dikemukakan terhadap asumsi hubungan “berbanding terbalik” antara intensitas dan lingkup partisipasi politik, karena tidak selamanya hubungan ini terjadi mengikuti pola tersebut. Artinya mungkin saja terjadi hubungan “berbanding lurus” untuk partisipasi politik tertentu. Sebagai contoh kasus reformasi politik di Indonesia, intensitas partisipasi politik yang tinggi berupa tekanan terhadap suprastruktur politik (Presiden) untuk “turun” dari jabatannya, ternyata efektif dilakukan melalui demonstrasi-demonstrasi massa-mahasiswa dalam lingkup atau ukuran skala besar, dan terbukti sangat berpengaruh terhadap proses politik, yang teruji dengan jatuhnya Rezim Soeharto di Indonesia tanggal 21 Mei 1998. Hal ini bisa dijelaskan karena adanya “isu politik bersama” yang diyakini oleh partisipan untuk diperjuangkan, dan menyebabkannya untuk terlibat dalam partisipasi politik dengan intensitas tinggi. Artinya, lingkup partisipasi politik yang tinggi, bisa dilakukan juga dalam intensitas tinggi.

LATIHAN UJI KOMPETENSI

  1. A. Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar !

  1. Budaya politik merupakan sistem kepercayaan empirik, dan nilai-nilai yang menegaskan situasi dari tindakan politik yang dilakukan, Pernyataan tersebut dikemukakan oleh …
    1. Almond  dan Powell
    2. Alan R. Ball
    3. Austin Ranney
    4. Rusandi Sumintapura
    5. Sidney Verba
  2. Tokoh yang berpendapat bahwa kebuda-yaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok masa, adalah ….
    1. R. O’G Anderson
    2. Almond dan Verba
    3. Austin Ranney
    4. Miriam Budiardjo
    5. G. Bingham Powell, Jr.
  3. Budaya Politik, dimana orang-orang yang sama sekali tidak menyadari adanya pemerintahan dan politik dinamakan …..
  4. Berikut ini adalah unsur-unsur umum yang termasuk dalam kriteria budaya politik, kecuali .…
  5. Komponen obyek politik yang berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya, disebut komponen yang berorientasi ….
  6. Fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem politik menurut Almond, adalah dalam rangka … .
  1. budaya politik subjek
  2. budaya politik partisipan
  3. budaya politik parokial
  4. budaya poltik demokratis
  5. budaya poltik otoriter
  1. pengetahuan
  2. mitos
  3. adat istiadat
  4. tahayul
  5. mata pencaharian
  1. kognitif
  2. afektif
  3. kinestika
  4. evaluatif
  5. psikomotorik

a.   penyesuaian terhadap lingkungan

b.   mencapai kesatuan dalam masyarakat

c.   mencapai kemasyuran masyarakat

d.   mencapai masyarakat adil makmur

e.   menciptakan pemerintahan yang kuat

  1. Suatu aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk secara aktif dalam kehidupan politik dinamakan … .

a.   sistem politik

b.   partisipasi politik

c.   dinamika politik

d.   sosialisasi politik

e.   komunikasi politik

  1. Di bawah  ini  merupakan  penyebab timbulnya  gerakan  ke arah  partisipasi  dalam  proses politik, kecuali … .

a.   modernisasi dalam bidang kehidupan

b.   perubahan struktur kelas sosial

c.   pengaruh kaum intektual dan modern

d.   konflik antar pemimpin politik

e.   dinamika masyarakat pluralisme

  1. Pada model-model kebudayaan politik, yang di dalamnya aktivis politik untuk berkompetisi adalah pada model
  1. sistem otoriter
  2. demokratis pra industrial
  3. demokratis pasca industrial
  4. sistem diktator
  5. demokratik industrial

10.  Di negara demokratik pada umumnya proses pengambilan keputusan di dominasi oleh orang-orang …

a.   opportunity

b.   pejabat publik

c.   establishment

d.   infra struktur

e.   supra stuktur

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

  1. Berikan tanggapan penjelasan yang dimaksud budaya politik  dan mengapa budaya politik antara suatu negara dengan negara lain memiliki perbedaan !
  2. Tuliskan, apa sajakah unsur-unsur budaya politik yang menonjol dalam sistem politik di Indonesia !
  3. Jelaskan, bagaimana pengaruh birokrasi terhadap suatu budaya politik di Indonesia !
  4. Jelaskan 4 (empat) tahapan dalam sosialisai politik yang dilakukan seorang anak menurut Easton dan Dennis !
  5. Jelaskan perbedaan budaya politik partisipan dengan budaya politik toleransi, berikan contoh dari perbedaan tersebut !
  6. Jelaskan dengan memberi alasan bagaimana metode yang kerap diterapkan dalam sosialisasi politik di negara-negara berkembang pada umumnya !
  7. Jelaskan bagaimanakah penggolongan budaya politik ditinjau dari sikap, nilai-nilai, informasi, dan orientasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahannya !
  8. Menurut Anda bagaimanakah  hubungan sistem politik dengan Budaya Politik di suatu negara, khususnya di Indonesia ?
  9. Jelaskan bagaimana pandangan Hyman tentang hubungan antara sosialisasi politik dengan komunikasi politik !
  10. Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa  jika pernyataan umum dari salah satu pimpinan partai politik/tokoh masyarakat yang bernada militan, dapat men­ciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik dalam suatu masyarakat luas !

Tagihan Tugas :

  1. Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda !
  2. Berikan beberapa penjelasan indikasi tentang munculnya “sentimen primordial” dalam banyak pemilihan kepala daerah  !
  3. Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa sentimen primordial dapat berpengaruh kuat terhadap preferensi (pilihan) politik rakyat !
  4. Tentukan langkah-langkah nyata dalam upaya mengurangi sentimen primordial guna membangun sistem politik yang sehat di Indonesia !
  5. Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna meningkatkan partisipasi politik warga masyarakat :
  6. Sebagai ketua organisasi pemuda !
  7. Sebagai ketua suatu partai politik !
  8. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah !
  1. C. Inquiri (Tugas Kelompok)

Carilah referensi dari berbagai sumber untuk mengkaji ulang tentang rumusan dan penerapan sistem politik demokrasi Pancasila (berikut gambar-gambar pendukungnya) yang berkaitan dengan tata cara pengambilan keputusan !

  1. Pahami kembali tentang rumusan “Sosialisasi Politik”, dan buatlah skenario (simulasi atau role play) wujud implementasinya di sekolah dan masyarakat !
  2. Carilah topik-topik dari berbagai sumber (mass media cetak atau elektronik) sekitar pelaksanaan sosialisasi politik (teknis pelaksanaan),
  3. Kemudian lakukan demonstrasi dalam bentuk simulasi atau role play di dalam kelas !
About these ads